SUKABUMI, Mediakarya – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi, Lutfi Achmad, angkat bicara menyikapi polemik rekomendasi Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Sukabumi yang menyoroti persoalan wakaf dan keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP). Panja menilai TKPP bermasalah karena adanya rangkap jabatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Lutfi menegaskan bahwa rekomendasi Panja merupakan produk resmi lembaga legislatif yang memiliki kekuatan politik dan hukum, sehingga wajib dihormati serta ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Ia menilai sikap pasif Pemerintah Kota Sukabumi justru memperkeruh situasi dan memperpanjang kegaduhan di tengah masyarakat.
“Rekomendasi Panja itu bukan sekadar saran. Itu adalah hasil kerja resmi DPRD yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh Wali Kota. Mengabaikan rekomendasi ini sama saja dengan mengabaikan mekanisme demokrasi,” tegas Lutfi kepada media, Kamis (22/1/2026).
Menurut Lutfi, polemik yang berlarut-larut telah memicu keresahan publik dan berujung pada aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi berulang kali. Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal kuat adanya krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
