AKMI menyampaikan empat tuntutan utama:
- Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap satu tahun kinerja kepemimpinan daerah.
- Menuntut transparansi pengelolaan PAD dan insentif daerah.
- Mendesak percepatan perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik dasar.
- Menuntut kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan elite.
“Kami percaya bahwa kritik adalah bagian dari tanggung jawab moral generasi muda dalam menjaga arah pembangunan daerah. Diam bukanlah pilihan ketika kepentingan rakyat dipertaruhkan,” pungkasnya. (eka)
