Lintas Aktivis Sukabumi mendesak Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk melakukan investigasi sekaligus menegakkan hukum terhadap PT SBP.
“Kami akan terus mendorong agar ada tindakan nyata. Jika perusahaan tetap tidak patuh, kami siap bersama masyarakat melakukan langkah advokasi dan aksi di lapangan,” tambahnya.
Kasus keterlambatan reklamasi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pasca tambang di daerah. Para aktivis berharap penegakan hukum lingkungan tidak berhenti pada teguran administratif, melainkan disertai sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai.
Sementara itu, perwakilan PT SBP yang juga penanggung jawab aset di lapangan, saat dikonfirmasi, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini ke manajemen pusat.
“Terima kasih atas informasinya. Semua permasalahan, termasuk reklamasi, akan saya sampaikan ke kantor direksi pusat. Saat ini kami sedang merencanakan reklamasi tahap kedua, karena reklamasi sebelumnya memang belum maksimal,” ujarnya.
Dari pihak warga, Solih Efendi, tokoh pemuda Desa Buniasih, menegaskan pentingnya percepatan reklamasi tahap kedua.
