“MLIN ini wajib diakomodir, wajib dijaga, wajib dimasukkan ke dalam alokasi anggaran belanja KKP tahun 2023. KKP itu wajib mengamankan apa yang disampaikan oleh Presiden,” kata Saaidah yang merupakan legislator Daerah Pemilihan (dapil) Maluku tersebut.
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 18 April 2002 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian-lembaga di Tahun Anggaran 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu indikatif Rp6,1 triliun.
Usulan pagu indikatif KKP 2023 paling besar dialokasikan untuk Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Rp1,34 triliun, diikuti Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp1,07 triliun, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan Rp936 miliar, dan Ditjen Perikanan Tangkap Rp838 miliar.
Sementara, bila dijabarkan berdasarkan program kerja, anggaran paling besar dialokasikan untuk pengelolaan kelautan dan perikanan Rp2 triliun, nilai tambah dan daya saing Rp157,5 miliar, kualitas lingkungan hidup Rp83,63 miliar, pendidikan dan pelatihan vokasi Rp280,5 miliar, dan dukungan manajemen sebesar Rp3,58 triliun.(qq)
