“Pertemuan ini untuk melaksanakan arahan Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan penyelenggaraan SDI, dukungan SDI untuk Registrasi Sosial Ekonomi, pelaksanaan SDI untuk menghindari tumpang tindih produksi data dan duplikasi pendataan yang terjadi pada instansi pusat dan daerah, monitoring dan evaluasi SDI secara triwulanan, hingga dukungan penyediaan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk berbagi pakai data, yang selaras dengan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujar Suharso Monoarfa sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Jumat.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hansa Siburian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
