Ramah memaparkan, keempat sekolah ini diseleksi dari sembilan sekolah yang sebelumnya berpartisipasi dalam program Anti-Corruption Academy (ACA) 2024 program apresiasi dari Direktorat Jejaring Pendidikan KPK untuk sekolah dan madrasah di Indonesia yang telah melaporkan data implementasi PAK melalui platform jaga.id dan EMIS Kemenag. Adapun program ACA 2024 telah digelar pada 24-28 Juni 2024 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.
Selain keempat sekolah tersebut, lima satuan pendidikan lainnya yang juga terpilih dalam kurasi ACA 2024, yaitu TK IT Al Ahkam (Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan) untuk jenjang PAUD; SD IT Az-Zahra (Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo) untuk jenjang SD; MTs Al Muhajirin (Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat) untuk jenjang SMP; MAN 2 Kudus (Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah) dan SMKN 1 Wonoasri (Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur) untuk jenjang tingkat SMA.
“Peserta dipilih dengan kriteria yang sesuai prinsip pendidikan antikorupsi, yakni substantif; berjenjang dan berkelanjutan; komprehensif; kreatif dan relevan; serta kolaboratif. Sebagai upaya memenuhi keadilan, pemilihan peserta dilakukan KPK tanpa campur tangan dinas pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama manapun,” katanya.
Dengan adanya referensi ini, KPK berharap agar sekolah-sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia semakin terdorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran, mewujudkan generasi muda yang berintegritas, dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Tindak Lanjut PAK Lewat 3 Dimensi
Program ACA 2024 berawal dari data kurasi implementasi PAK pada tingkat satuan pendidikan yang dilaporkan di platform jaga.id tahun 2023, yang menunjukkan banyak sekolah mengalami kesulitan dalam melaporkan jenis kegiatan dan metode pembelajaran PAK yang tepat.
Berdasarkan pemantauan di _platform jaga.id_, dari 109.618 sekolah yang sudah memiliki akun untuk mengakses modul Monev Implementasi PAK, baru 13.989 sekolah, atau sekitar 3,30% dari total sekolah di Indonesia yang telah menyampaikan pelaporan.
