KPK didesak untuk menindaklanjuti penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini, termasuk menelusuri dugaan mark-up atau inefisiensi anggaran yang menyebabkan pembengkakan biaya.
BPK diminta untuk melakukan audit kerugian negara secara komprehensif, mulai dari perencanaan, proses pembebasan lahan, hingga pelaksanaan konstruksi.
“Kami meminta BPK dan KPK untuk mengusut secara tuntas, tidak hanya pada tataran direksi atau eksekutif proyek, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang berpotensi merugikan negara. Harus dibuka, siapa yang paling bertanggung jawab atas pembengkakan utang ini,” pungkas Kang Joker.
PMPRI menekankan bahwa proyek sebesar KCIC harus menjadi contoh tata kelola yang baik, bukan warisan masalah keuangan yang membebani generasi mendatang. (Sep)
