“Kedua, sebagai pedoman bagi perwakilan RI dalam penegasan status, namun tidak terlalu detail karena yang lebih memahami special circumstances (keadaan khusus) di negara masing-masing adalah perwakilan,” ujarnya.
Dia menambahkan Permenkumham itu nantinya mengatur alur teknis pemberian Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKSK RI) yang merupakan dokumen tertulis berisi keterangan mengenai penegasan status kewarganegaraan RI.
“SKSK ini akan diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diproses secara elektronik oleh sistem teknologi informasi yang akan dibangun oleh Ditjen AHU,” ujarnya.
Dijelaskan Cahyo, setiap perwakilan akan diberikan akses elektronik untuk mengajukan permohonan SKSK sekaligus melakukan pemeriksaan dan analisis dari setiap permohonan sebelum dimasukkan ke aplikasi elektronik Ditjen AHU.
