“Kalau perempuan berada disitu insya Allah penyelenggara pemilu akan bisa terjaga. Karena kasus-kasus etik yang dilakukan penyelenggara pemilu itu banyak sekali yang tidak berdasarkan gender sensitifitas, ada perselingkuhan, ada affair di belakang itu, ada kongkalikong di bawah meja, dan ada pembicaraan melanggar etika dan moral,” ungkapnya.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Valina Singka Subekti, juga mengusulkan agar DKPP periode 2022-2027 yang akan datang diisi oleh empat orang perempuan. Menurutnya akan sangat baik jika DKPP diisi banyak perempuan.
“Saya melihat bagus banyak perempuan di sana sehingga mereka itu selain menegakkan etik yang saya sebutkan tadi, itu adalah mendidik membina penyelenggara pemilu kita ini supaya mereka itu bener-bener menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, mandiri dan kredibel,” tuturnya, dikutip dari republika.
