Dengan mengirimkan utusan khusus, menurutnya AIPA akan dinilai dapat lebih berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Myanmar lantaran bisa melihat langsung dampak dari krisis yang terjadi di negara tersebut.
“Kita berharap demikian, tapi belum sebuah keputusan. Tapi ini adalah satu langkah kita membuka diri untuk membentuk suatu macam komite ad hoc untuk parliamentary visit ke sana,” kata Fadli, dilansir dari antara.
Selain menyepakati pembentukan tim monitoring untuk mencapai perdamaian di Myanmar, Komite Politik AIPA juga menghasilkan enam draf resolusi, di mana dua di antaranya merupakan usul dari Indonesia. Pertama, Resolusi Menjaga Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas Kawasan melalui Dialog dan Kolaborasi (Resolution on Maintaining Regional Peace, Security and Stability through Dialogue and Collaboration).
Kedua, Resolusi Kerjasama Parlemen dalam Berkontribusi pada Perdamaian Jangka Panjang di Myanmar (Resolution on Parliamentary Cooperation in Contributing to Long-lasting Peace in Myanmar). (q2)
