“Implikasinya booming sepeda motor menjadi persoalan akut yaitu kemacetan lalu lintas di jalan raya pada hampir di kota-kota besar di Indonesia. Sementara kebutuhan jasa transportasi terus meningkat sehingga fenomena ojol tidak bisa terelakan,” ujar direktur eksekutif center for public policy studies Indonesia itu.
Menurut dia, meskipun payung hukum beroperasinya ojol belum jelas, namun saat ini keberadaan ojol di kota-kota besar mudah didapati. Hal itulah yang membuat pengusaha angkutan publik menjerit namun tidak mampu berbuat banyak.
Padahal, pemerintah sendiri teah berupaya mengurangi trend meningkatnya driver ojol. Namun di satu sisi lapangan kerja semakin sempit. Terlebih di tengah pandemi saat ini banyak karyawan yang dirumahkan, sehingga beralih ke ojol. Persoalan ini menjadi semakin dilematis bagi pemerintah.
Bambang menilai telah terjadi pembiaran bahwa ojol sebagai angkutan barang dan penumpang publik. Untuk itu, kata dia, sebelum terjadi bom waktu, pemerintah perlu membuat aturan yang memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat.
Mengingat transportasi sebagai barang publik, maka berapapun anggaran yang dikeluarkan untuk membangun sistem angkutan publik harus menjadi skala prioritas.
