“Ini harus diusut tuntas. Ke mana saja uang itu mengalir. Lahan parkir itu milik pemerintah, maka harus ada pendapatan yang masuk kas pemerintah, bukan dinikmati perorangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar kasus serupa di daerah lain dapat dicegah, dengan memperbaiki sistem pengelolaan aset publik dan menertibkan praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
“Kami di Komisi III DPR RI akan terus mengawal masalah ini agar ada kejelasan hukum dan keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya. (hab)
