Menurutnya, pembentukan TKPP melanggar sejumlah regulasi, antara lain:
- Pasal 10 dan 12 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Pasal 3 UU ASN No. 5 Tahun 2014
- Surat Edaran BKN 2023 tentang larangan penggunaan APBD untuk honorarium tim ad hoc non-ASN
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang larangan praktik nepotisme
Aris juga membeberkan praktik rangkap jabatan oleh Ketua TKPP, yang merupakan adik kandung wali kota sekaligus mantan narapidana kasus korupsi, kini menjabat pula sebagai Plt Dewan Pengawas PDAM dan Dewan Pengawas RSUD R. Syamsudin, SH.
“Ini jelas melanggar asas bebas konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, Permendagri No. 79 Tahun 2018, dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,” ujarnya.
Desak Transparansi dan Evaluasi Anggaran
Aris juga menyoroti belum dipublikasikannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2024, yang dinilainya sebagai pelanggaran terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara.
Dalam aksinya, GMNI dan PMII menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya:
Tuntutan GMNI:
- Cabut SK dan bubarkan TKPP.
- Tolak kolusi dan rangkap jabatan kerabat kepala daerah.
- Copot Direktur RSUD R. Syamsudin dan audit kerugian negara.
- Batalkan kenaikan tunjangan DPRD dan belanja tidak etis.
- Umumkan LHP BPK TA 2024 secara terbuka.
- Evaluasi total kebijakan peningkatan PAD yang membebani rakyat.
Tuntutan PMII:
- Laksanakan reformasi birokrasi berbasis merit dan bebas intervensi.
- Evaluasi program nadzir wakaf dan hentikan praktik pemaksaan.
- Realisasikan layanan dasar gratis dan pemberdayaan masyarakat.
- Percepat pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
Kritik Terbuka Terhadap Dinasti Politik
Dalam orasinya, Aris menyebut sistem pemerintahan saat ini tengah dikuasai oleh kelompok yang memperlakukan jabatan publik sebagai warisan keluarga.
