Ia menyebutkan bahwa kebijakan itu, diharapkan dapat mengurangi tekanan kepada masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan akibat dampak dari kenaikan harga BBM yang berlaku sejak 3 September 2022.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur bahwa dua persen dari DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan untuk subsidi sektor transportasi, serta perlindungan sosial tambahan.(qq)
