Bahkan kata Joker, di desa tertentu ada Kades menghabiskan uang hingga miliaran rupiah hanya untuk membeli suara pemilih. Yang perlu jadi perhatian, lanjut dia, bagaimana agar biaya Pilkades ditekan. Dan KPU sendiri harus membuat aturan jika ditemukan politik uang maka Cakades itu didiskualifikasi.
“Yang harus menjadi perhatian pemerintah itu bukan perpanjangan masa jabatan Kades. Tapi bagaimana pemerintah membuat aturan yang ketat sehingga tidak ada lagi politik uang. Sehingga Kades tidak lagi berpikir bagaimana uang yang dikeluarkan saat Pilkades kembali tapi dirinya meningkatkan kinerja dalam rangka mensejahterakan rakyatnya,” tegasnya
Tidak kalah penting kata Joker, Cakades harus memiliki kompetensi bagaimana dalam rangka mengatur manajerial tata kelola pemerintahan desa. “Jangan hanya karena memiliki uang lantas bisa membeli suara rakyat. Sementara orang yang memiliki kompetensi di bidangnya kalah dalam Pilkades lantaran tidak memiliki uang untuk membeli suara rakyat,” katanya.
