“DPR berkomitmen menyelesaikan RUU sehingga lahir UU Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif,” ujarnya.
Selain itu, ia juga berharap kepada masyarakat untuk turut berperan dalam mengimplementasikan UU PDP ketika sudah disetujui disahkan oleh DPR RI dan pemerintah.
“Kalau masyarakat tidak turut berperan, maka undang-undang hanya akan menjadi pagar-pagar atau rambu-rambu yang tidak bisa berfungsi dengan baik,” ujarnya.
Untuk itu, politisi perempuan Partai Golkar itu mengatakan tetap membuka ruang partisipasi dan aspirasi publik secara luas dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan RUU PDP.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Harian APJII, Arki Rifazka mengatakan perlindungan data pribadi memiliki kaitan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.
