Kedua, keputusan-keputusan terkait pembangunan dapat diambil secara lebih terukur dan strategis, karena telah mempertimbangkan kondisi jangka panjang. Ketiga, berbagai program dan proyek pembangunan dapat disinkronkan, sehingga menghindari tumpang tindih dan inefisiensi.
Keempat, lanjut dia, mengingat bahwa proses penyusunan RPJPD melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan Jakarta.
“Kelima, memastikan bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan untuk generasi mendatang.”
RPJPD Jakarta, kata dia, harus disusun untuk memastikan perkembangan wilayah yang berinovasi menjadi Kota Global maju, berdaya saing dan sustainable.
Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa beberapa 7 (tujuh) isu penting dan strategis Jakarta harus benar-benar mendapatkan arahan atau peta jalan yang clear dalam RPJPD yang akan kita susun yakni:
1. Isu Kemacetan: Terkait dengan tersedianya transportasi publik yang efisien dan terintegrasi. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai rencana jangka panjang terhadap program- program seperti: MRT, LRT, BRT, integrasi antarmoda, dan disinsentif kendaraan pribadi. Termasuk rencana perluasan dan integrasi program tersebut dalam kawasan aglomerasi Jabodetabekjur. Mohon Penjelasan!
2. Isu Penanganan Banjir: Terkait dengan peningkatan sistem drainase dan pengendalian banjir. Kami minta penjelasan terkait rencana jangka panjang dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi kali, pembangunan tanggul laut, sumur resapan termasuk upaya penanganan banjir yang melibatkan kota-kota penyangga, Mohon Penjelasan!
