“IPO dipandang sebagai mekanisme pengawasan agar PAM Jaya tidak hanya dikontrol oleh gubernur, melainkan juga diawasi publik dan lembaga terkait,” ujar SGY lagi.
Kata SGY, Pramono juga menambahkan bahwa fleksibilitas badan usaha dibutuhkan agar PAM Jaya dapat berkolaborasi secara multisektoral dalam meningkatkan layanan air bersih.
“Sebagai contoh, ia menyoroti sistem rekrutmen profesional di sejumlah BUMD, di mana seleksi direksi dilakukan secara independen demi menjamin integritas dan profesionalisme,” ungkapnya.
Yang menarik dalam seminar nasional tersebut adalah penjelasan Ketua DPRD DKI Jakarta, Drs. H. Khoirudin, M.Si., yang menyoroti keberadaan BUMD lain di sektor air minum yang telah berbentuk perseroda.
