Menurut pria yang akrab disapa SGY ini fenomena serupa juga berpotensi terjadi di Pemprov DKI Jakarta. Indikasi adanya persaingan internal dapat terlihat dari munculnya isu-isu di kalangan pejabat maupun publik, seperti spekulasi tentang perombakan jabatan, pemecatan, atau penyebaran opini negatif terhadap pejabat tertentu.
“Manuver seperti ini umumnya berkaitan dengan perebutan jabatan strategis, seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas, hingga posisi Wali Kota, Camat, dan Lurah,” ujarnya lagi.
Lanjut SGY jabatan Sekda, misalnya, sering menjadi posisi yang diperebutkan karena perannya yang sangat strategis dalam mengelola birokrasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu turut mengawasi setiap pergerakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan ambisi berlebihan dalam mengejar posisi tersebut.
“Jika dinamika semacam ini dibiarkan berkembang, dampaknya bisa sangat merugikan. Selain mengganggu stabilitas pemerintahan, hal ini juga dapat mengalihkan fokus dari tugas utama pemerintahan, yaitu pelayanan publik dan pembangunan Jakarta. Pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah masyarakat,” bebernya.
