“Kalau memang memiliki pandangan berbeda, seharusnya disampaikan dalam forum yang tepat yang sesuai dengan aturan yang ada. Jadi bukan disampaikan tidak pada tempatnya.DPRD itu semua ada aturannya, makanya ada pelajaran bimbingan teknis. Jadi kalau ada keputusan yang berbeda seharusnya dibicarakan dalam forum yang tertuang dalam tata tertib dewan,” paparnya.
Lebih lanjut, anggota dewan yang terpilih dari dapil Jaktim itu pun menyayangkan jika sikap profesional yang ditunjukan PDIP. Justru berbanding terbalik dengan sikap yang dipertontonkan oleh Pemda.
Yakni terkait dengan dokumen penjelasan penyelenggaraan balap mobil listrik yang rencananya akan dilaksanakan pada 2022 mendatang.
“Isi dokumen itu bohong. Itu tidak jelas siapa yang buat, tidak ada tanda tangan yang menyertai dokumen itu,” ujar Rasyidi.
