Celakanya, di bagian bawah sertifikat tersebut, ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Tak hanya itu, tersebar juga nomor HP ajudan Presiden.
“Ini kecerobohan dari sebuah lembaga negara. Bagaimana rakyat mau percaya kepada penyelenggara negara. Soal data pribadi seorang kepala negara saja bisa bocor,” ungkap praktisi hukum Dr Adi Suparto kepada Mediakarya, Jumat (3/9/2021).
Untuk itu, Adi juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dalang dibalik bocornya data pribadi Presiden Joko Widodo itu.
“Bukan hanya itu, Presiden Jokowi juga harus merehusufle menteri yang dinilai tidak becus dalam menangani data peserta vaksin. Karena kalau data pribadi seorang pejabat negara bila bocor khawatir akan disalahgunakan,” katanya.
