Ia menambahkan, pelantikan ini merupakan bagian dari upaya strategis membentuk tim birokrasi yang solid, tangguh, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Gubernur Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri.
“Ritme kepemimpinan saya cepat dan langsung turun ke lapangan. Karena itu, saya butuh tim yang bisa bekerja cepat, mampu berkoordinasi, dan siap menyatu dalam struktur pemerintahan yang sehat,” ujar Ayep.
Ia menginstruksikan para pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi, beradaptasi dengan jabatan barunya, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Pelayanan publik, menurutnya, harus menjadi prioritas utama, dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas.
