TANGSEL, Mediakarya – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta The HUD Institute sebagai NGO (Non-Governmental Organization) yang beroperasi secara independen untuk terus mengadvokasi kepentingan masyarakat, khususnya terkait kebijakan perumahan dan permukiman yang dilakukan Kementerian PKP.
“Saya melihat HUD ini kurang keras bersuara. Kita ingin program Kementerian PKP ini lebih keras dikritisi. Harus diingat, penataan kebijakan perumahan tidak boleh hanya fokus pada angka backlog, tetapi juga menyentuh akar persoalan berupa kemiskinan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dalam konferensi pers The HUD Institute dalam rangka peringatan Hari Perumahan Nasional di Tangerang Selatan, Senin (25/8).
Data sebagai Fondasi Kebijakan
Dalam paparannya, Wamen Fahri menekankan bahwa kebijakan perumahan harus berbasis data tunggal yang akurat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah berupaya menyamakan basis data sehingga intervensi sosial dapat tepat sasaran.
