“Kalau bisa memosisikan diri dengan tepat. Kapan dia untuk dukung calonnnya, kapan dia bekerja, kan ada aturan-aturannya, lalu aturan itu ditepati, bisa juga (kinerja) tidak terganggu, jadi tergantung,” kata Wapres Ma’ruf, dilansir dari antara.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Cuti Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
Regulasi tersebut mengatur mengenai para menteri, pejabat setingkat menteri dan kepala daerah yang dapat melaksanakan kampanye pada Pemilu 2024 apabila memenuhi persyaratan.
Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP tersebut mengatur bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dapat melaksanakan kampanye.
