JAKARTA, Mediakarya – Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai terus bersolek diri memperbaiki citranya di tengah permasalahan terkait dengan sejumlah insiden siswa keracunan setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis (MBG).
Alih-alih melakukan evaluasi, justru sebaliknya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kerap melontarkan pernyataan kontra priduktifnya di ruang publik.
Dari pernyataan Kepala BGN di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa setiap dapur memotong satu ekor sapi hingga pemberian MBG kepada siswa di saat bulan ramadhan.
Direktur eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah meminta agar publik terus kritis terhadap program MBG.
“Kami menilai bahwa program ini sangat bagus, namun dalam implementasinya salah urus. Selain itu, penempatan pejabat di BGN tak ubahnya hanya politik balas budi. Sebab para pemangku kebijakan di BGN mayoritas tidak memeiliki latar belakang di bidangnya,” ungkap Iskandar kepada Mediakarya, Senin (26/1/2016).
Dalam catatan Etos, permasalahan di BGN bukan hanya soal keracunan, namun yang sangat krusial adalah penyalahgunaan jabatan yang berpotensi memperkaya diri dan kelompoknya.
Berdasarkan berbagai laporan dari akhir 2025 hingga awal 2026, program MBG itu diwarnai oleh dugaan penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan konflik kepentingan.
“Silahkan kalian cek, banyak yayasan maupun pemilik SPPG mayoritas berafiliasi dengan anggota Parpol, pejabat Polri, TNI maupun ASN. Jadi jika program ini bertujuan meningkatkan ekonomi kerakyatan itu hanya isapan jempol,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Etos Indonesia meminta Presiden Prabowo segera mengevaluasi menyeluruh kinerja kepala BGN. Sebab, berdasarkan catatan KPK, adanya potensi kecurangan di mana dana per porsi dikurangi, dari nilai yang seharusnya, serta temuan mengenai laporan keuangan fiktif oleh oknum tertentu.
“KPK mencium potensi pemotongan dana makan dari yang seharusnya Rp10.000 menjadi Rp8.000,” katanya.
Menurut Iskandar, kesempatan masyarakat ekonomi menengah atau yang tak memiliki modal yang cukup untuk mendapatkan dapur SPPG dimungkinkan kian sulit.
“Sebab, untuk mendapatkan titik dapur saja berdasarkan informasi yang saya dapat, pemohon harus mengeluarkan kocek seratus juta hingga seratus lima puluh juta rupiah,” ungkap dia.
Anehnya portal hingga saat ini ditutup. Sementara informasinya jika pejabat di internal BGN itu bisa langsung membukanya. Ini artinya program ini hanya dijadikan bancakan pejabat di BGN.
Di sisi lain, proses rekrutmen peserta program (SPPI) tidak transparan dan sarat masalah. Terdapat dugaan praktik korupsi dan rente dalam pengadaan dan pelaksanaan program.
Untuk itu, Etos Indonesia mengajak masyarakat terus kritis dalam menyikapi program MBG, viralkan jika menemukan adanya kejanggalan dalam program MBG ini.
“Selain itu, kami meminta KPK untuk mengusut adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi di program MBG ini,” pungkas dia. (Pri)
