Oleh: Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si (Han) – Pengajar Fakultas Ilmu Administasi Universitas Indonesia, Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI-Kementerian Transmigrasi di Pulau Morotai dan Inisiator Pembangunan Gudang BULOG setempat
Pencapaian Indonesia menghentikan impor beras, dengan stok nasional yang melimpah ruah, bukan sekadar lompatan statistik. Ia merupakan sebentuk pernyataan politik yang lahir dari sebuah transformasi filosofis yang dalam: pergeseran dari paradigma food security yang berpusat pada ketersediaan, menuju food sovereignty yang berpijak pada kemandirian, keberpihakan, dan martabat.
Di jantung perubahan paradigma ini, reposisi Perum Bulog dari “gudang” negara yang pasif menjadi Orkestrator Pangan Nasional yang aktif menemukan momentumnya. Ini adalah evolusi dari pengelola stok (buffer stock) menjadi arsitek ekosistem dan konduktor simfoni pangan nasional, yang kelak mengarah pada cita-cita Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.
Di jantung visi besar Indonesia sebagai “kekuatan baru pangan dunia” terletak transformasi yang lebih dalam dari sekadar angka dan kebijakan. Ia adalah sebuah pergeseran filosofis mendasar tentang arti kedaulatan. Sejalan dengan Asta Cita Presiden RI yang menempatkan kemandirian pangan sebagai pilar utama, kita menyaksikan evolusi konsep: dari food security yang berfokus pada ketersediaan, menuju food sovereignty yang berpijak pada kemandirian, keberpihakan, dan martabat.
Di pusat perubahan paradigma ini, reposisi Perum Bulog dari “gudang” negara menjadi Orkestrator Pangan Nasional menemukan momentum sekaligus maknanya yang paling hakiki. Ini adalah lompatan dari pengelola pasif (buffer stock) menjadi arsitek aktif yang merancang ekosistem pangan yang adil dan tangguh.
Revolusi yang Berawal dari Bawah: Petani sebagai Subjek Kedaulatan
Revolusi ini berangkat dari pencerahan sederhana namun radikal: kedaulatan sejati dibangun dari bawah, bukan dititahkan dari atas. Filsafat lama kerap melihat usaha kecil—seperti 95,06% penggilingan padi rakyat—sebagai “bottleneck” efisiensi yang harus digantikan. Namun, data justru mengungkap paradoks yang mencerahkan: mitra-mitra kecil inilah yang paling loyal, dengan tingkat pemenuhan pesanan mencapai rata-rata 64,04%.
Menteri Pertanian dengan tepat menyebut mereka “jantung ketahanan pangan.” Alih-alih menggusur, strategi baru Bulog adalah memperkuat dan memberdayakan. Ini adalah perwujudan prinsip keadilan distributif yang substantif: negara tidak hanya membeli hasil, tetapi membangun akses, membagi kendali atas teknologi, dan menjamin kepastian pasar.
