Oleh Agus Wahid
Gelar baru diraih Jawa Tengah, Provinsi termiskin. Daerah yang kini dipimimpin Ganjar Pranowo (GP) membukukan 11,25% sebagai angka kemiskinan. Lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional: 9,71%. Inilah data faktual yang layak kita kritisi dengan penuh keprihatinan. Sebab, di tengah kegagalan faktual kepemimpinan GP, mengapa didorong sedemikian kuat untuk memimpin Indonesia.
Adakah para pendorong itu sudah hilang daya kritisnya atau tak mampu berpikir jernih lagi? Atau, apakah para pendorong itu memang merancang agenda khusus untuk sebuah misi besar, yakni kehancuran total Indonesia, sehingga mudah teraneksasi oleh bangsa/negara asing di masa mendatang?
Itulah sejumlah variabel yang layak kita lontarkan dan tidak terlalu sulit untuk membaca skenario di balik gerakan mengantarkan GP menuju istana. Logikanya sederhana: cukup berangkat dari sebuah perbandingan wilayah dan populasi penduduk. Jawa Tengah yang hanya berluas 32.801 km2 dan berpenduduk 32,55 juta (data 2019) saja sudah gagal dipimpin, bagaimana harus memimpin seluruh wilayah Indonesia yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berluas 5.183.250 km2, negara terluas di dunia? Juga, bagaimana harus memikirkan rumusan kebijakan yang tepat untuk menjangkau kepentingan jumlah penduduk negeri ini yang – pada 25 April 2022 – sudah mencapai 278.752.361 jiwa?
Dengan pendekatan banch mark sekaligus komparasi kegagalan menata-kelola Jawa Tengah, maka secara prediktif GP sulit diharapkan untuk menghadirkan Indonesia yang cerah secara sosial-ekonomi, berkemajuan secara fisik dan mental, menjaga kedaulatan NKRI, apalagi negeri ini kian diperhadapkan krisis multidimensional dan perlu diselamatkan. Urgent. Jika terlambat, maka Indonesia hanya tinggal nama. Boleh jadi, warna bendera negara bukan lagi Merah Putih. Status bangsanya pun berubah: menjadi terjajah secara fisik. Bangsa budak.
Lalu, mengapa GP dipaksakan? Dengan potret kepemimpinan GP yang jauh di bawah kapasitas, maka Indonesia ke depan akan semakin mulus untuk dikuasai atau disetir oleh kekuatan elemen lain. Data faktual keberhasilan penyetiran rezim now dijadikan pendulum yang mengharuskan potret pemimpin Indonesia ke depan yang juga tunduk pada kemauan para penyetir.
Siapakah para penyetir itu? Dengan mudah publik membaca para aktor yang selama ini cukup agresif menunjukkan kepentingannya di atas kedaulatan negeri ini. Siapa lagi kalau bukan kalangan oligarkis. Hanya dari komponen dalam negeri? No. Mereka berkomplot dengan aseng yang selama ini menurut data di lapangan berasal dari negeri leluhur para oligarkis: China. Dengan demikian, GP sejatinya merupakan pilihan para oligarkis dan kaum aseng China. GP dinilai akan setia pada kemauan para oligarkis dan kompradornya. Dalam jangka pendek, GP jika berhasil ke istana akan dipaksa untuk mewujudkan ambisi mendirikan ibukota baru Nusantara di Penajam Utara, Kalimantan Timur itu, di samping ekspoitase sumberdaya alam di berbgai belahan Nusantara ini yang kini tengah berlangsung.
Dalam kerangka ambisi pencaplokan NKRI itulah, maka GP yang secara faktual gagal memimpin Jawa Tengah dibangun citranya sedemikian rupa. Dalam hal ini sejumlah lembaga survey di Tanah Air ini digerakkan untuk mengubah persepsi publik: menjadi sosok pemimpin selalu paling tinggi elektabilitasnya. Target pertamanya, agar para pemimpin partai percaya pada gerakan lembaga-lembaga survey, meski penuh indikasi manipulatif. Setidaknya, lembaga survey by order itu melakukan strategi pemilihan responden secara selected dan telah dikondisikan sebelumnya. Ada langkah intervensi untuk membidik responden, sehingga outputnya sejalan dengan desain pengorder survey.
Kecurigaan permainan sejumlah lembaga survey itu layak kita lontarkan. Sebab, secara komparatif, Google melakukan peta kecenderungan calon presiden Indonesia 2024. Hasilnya, hanya 20% masyarakat Indonesia dan itu pun hanya di Jawa Tengah dan NTT yang menyukai dan memilih GP. Keterwakilannya berdasarkan wilayah sangat rendah. Jadi, sungguh paradoks dengan hasil sejumlah lembaga-lembaga survei itu. Yang perlu kita garis-bawahi, data Google berbasis IP, persebarannya menasional dan populasi respondennya juga jutaan orang, tidak bisa diintervensi ataupun dikooptasi. Karenanya, data Google jauh lebih valid, netral dan obyektif. Lebih trusted
Data komparatif Google mempertegas kejahatan lembaga-lembaga survey yang layak dikejar secara pidana karena tindakannya merusak bahkan secara tak langsung ikut menghacurkan tatanan berbangsa-bernegara. Namun, ketiadaan ketentuan pidana untuk lembaga-lembaga survey nakal membuat mereka tetap melakukan kejahatannya secara sistimatis, massif dan terencana dengan cara-cara mamanipulasi data tanpa merasa berdosa. Kebetulan, usernya justru menikmati. Apapun judulnya, kejahatan manipulatif sejumlah lembaga survey membuat sebagian elitis partai politik (parpol) percaya dan memberikan sinyal positif saat ini kepada GP: memberikan kendaraan menuju istana.
Apakah memang sejumlah pemimpin parpol demikian stupid dalam menatap gerakan surveyor by order itu? It`s maybe yes and no. Sinyal positif bisa diartikan sebagai sikap percaya pada hasil survey. Tapi, sinyal itu juga merupakan ketundukan akibat tekanan politik istana dan hanya satu opsi: harus mendukung GP. Jika menolaknya, jeruji besi siap menjemputnya. Taka da pilihan lain. Campur tangan ini tak lepas dari gagalnya upaya memperpanjang masa jabatan tiga periode atau tiga tahun semasa periode kedua ini.
Tahaban berikutnya, gerakan lembaga-lembaga survey diharapkan mampu membangun persepsi publik secara meluas dan mendukung serta memilih seorang GP. Sebuah renungan, apakah bangsa ini sedemikian bodoh dan buta sehingga tak mampu membaca track record GP dalam memimpin Provinsi Jawa Tengah? Tentu hanya sebagian kecil.
Namun demikian, jika akhirnya GP berhasil ke istana, maka indikasi semakin kuat: terjadi keterulangan sejarah rekadaya moral hazard yang menorehkan fakta politik periode kedua rezim ini. Sebuah renungan, apakah akan terbiarkan keterulangan sejarah moral hazard itu? Jawabnya, jangan samakan pentas demokrasi 2019 dengan 2024 mendatang.
Sebagian elemen bangsa secara mayoritas ini sudah demikian menderita lahir-batin. Maka, yang berpotensi terjadi adalah gelora revolusi nasional jika GP sebagai the agent of oligarch dipaksakan. Gelora penolakan tentu akan menyeruak ke seluruh elemen, bukan hanya entitas tertentu. Landasannya keterpanggilan moral untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Inilah proyeksi politik yang layak direnungkan oleh para elitis parpol, terutama dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau para perancang kekuasaan yang mengeksploitasinya.
Penulis: Analis Center for Public Policy Studies (CPPS) Indonesia
