Oleh Agus Wahid
Gelar baru diraih Jawa Tengah, Provinsi termiskin. Daerah yang kini dipimimpin Ganjar Pranowo (GP) membukukan 11,25% sebagai angka kemiskinan. Lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional: 9,71%. Inilah data faktual yang layak kita kritisi dengan penuh keprihatinan. Sebab, di tengah kegagalan faktual kepemimpinan GP, mengapa didorong sedemikian kuat untuk memimpin Indonesia.
Adakah para pendorong itu sudah hilang daya kritisnya atau tak mampu berpikir jernih lagi? Atau, apakah para pendorong itu memang merancang agenda khusus untuk sebuah misi besar, yakni kehancuran total Indonesia, sehingga mudah teraneksasi oleh bangsa/negara asing di masa mendatang?
Itulah sejumlah variabel yang layak kita lontarkan dan tidak terlalu sulit untuk membaca skenario di balik gerakan mengantarkan GP menuju istana. Logikanya sederhana: cukup berangkat dari sebuah perbandingan wilayah dan populasi penduduk. Jawa Tengah yang hanya berluas 32.801 km2 dan berpenduduk 32,55 juta (data 2019) saja sudah gagal dipimpin, bagaimana harus memimpin seluruh wilayah Indonesia yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berluas 5.183.250 km2, negara terluas di dunia? Juga, bagaimana harus memikirkan rumusan kebijakan yang tepat untuk menjangkau kepentingan jumlah penduduk negeri ini yang – pada 25 April 2022 – sudah mencapai 278.752.361 jiwa?
Dengan pendekatan banch mark sekaligus komparasi kegagalan menata-kelola Jawa Tengah, maka secara prediktif GP sulit diharapkan untuk menghadirkan Indonesia yang cerah secara sosial-ekonomi, berkemajuan secara fisik dan mental, menjaga kedaulatan NKRI, apalagi negeri ini kian diperhadapkan krisis multidimensional dan perlu diselamatkan. Urgent. Jika terlambat, maka Indonesia hanya tinggal nama. Boleh jadi, warna bendera negara bukan lagi Merah Putih. Status bangsanya pun berubah: menjadi terjajah secara fisik. Bangsa budak.
