KOTA BEKASI, Mediakarya — Ketua Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, menyoroti pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Bekasi yang tetap menyediakan konsumsi lengkap berupa snack dan nasi kotak dengan lauk satu ekor ayam goreng.
Menurut Herman, sorotan ini muncul karena rapat tersebut berlangsung di tengah narasi efisiensi anggaran negara yang sedang didorong pemerintah serta dalam suasana bulan Ramadan, di mana publik berharap pejabat publik menunjukkan sikap yang lebih sederhana dan empatik terhadap kondisi masyarakat.
“Wakil rakyat seharusnya lebih mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Dalam situasi efisiensi anggaran dan di bulan puasa seperti sekarang, hidangan rapat yang sederhana tentu lebih mudah dipahami publik,” ujar Herman.
Ia menegaskan bahwa yang menjadi perhatian bukan sekadar menu konsumsi rapat, melainkan pesan moral dan sensitivitas penggunaan anggaran publik yang ditangkap masyarakat.
Menurutnya, masyarakat sering kali menilai keseriusan pemerintah dalam melakukan efisiensi bukan dari pidato atau kebijakan, tetapi dari contoh nyata dalam kegiatan kedinasan sehari-hari.
“Jika negara sedang mendorong efisiensi, maka wakil rakyat justru harus menjadi yang pertama menunjukkan teladan. Kesederhanaan dalam kegiatan rapat adalah simbol keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
NCW Bekasi Raya memandang penting adanya evaluasi standar konsumsi kegiatan rapat di lingkungan DPRD dan pemerintah daerah, agar penggunaan anggaran publik lebih rasional, proporsional, dan selaras dengan semangat penghematan.
Herman juga menekankan bahwa kritik ini merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat sipil untuk menjaga agar tata kelola anggaran daerah tetap sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Rakyat tidak menuntut kemewahan dari wakilnya. Yang diharapkan justru keteladanan. Di bulan puasa ini, kesederhanaan dalam kegiatan pemerintahan akan jauh lebih bermakna bagi publik,” pungkasnya.(Red)