“Copy paste itu harusnya tidak boleh terjadi kan sudah ada perencanaan. Artinya, ini kalau ketahuan ya resikonya akan rame, tapi kalau tidak ketahuan ini akan jadi potensi korupsi dan dinikmati mereka. Dan saya yakin ini tidak akan di periksa ko, biasanya pada masuk angin,” sambungnya.
Lebih lanjut Trubus menilai banyak anggaran hibah yang tidak tepat sasaran. Apalagi, kata Trubus, dana hibah diberikan kepada lembaga penegak hukum yang sejatinya sudah memiliki anggaran tersendiri.
“Ya kan Kepolisian, Kejaksaan seharusnya tidak boleh lagi dapat hibah, kan itu menjaga integritas penegakan hukum. Susah ini sih dari dulu siapa yang berani menyentuh DKI,” sebutnya.
Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono pun diminta agar berani membongkar praktik anggaran siluman ini. Secara politis, saat pembahasan perencanaan APBD 2023 itu, Heru dinilai baru menjabat sehingga diprediksi mengalami kesulitan dalam melakukan analisa dan kajian terhadap perencanaan APBD 2023 tersebut.
“Sekarang nih kita tunggu keberanian Heru, berani engga dia bongkar potensi potensi korupsi itu. Perencanaan ini kan dilakukan legislatif bersama eksekutif. Jakarta memang butuh pemimpin pemberani. Sejauh ini baru tiga orang yang berani, yaitu Ali Sadikin, Yos Sudarso dan Ahok,” tegasnya.
