“Hal ini membutuhkan kerja sama dengan instansi lain, terutama kepolisian dan kejaksaan dalam pengamanan, misalnya sengketa batas lahan perusahaan, sengketa produksi, masalah perizinan, masalah kontrak yang dibatalkan sepihak, dan tumpang tindih lahan untuk investasi,” jelasnya.
Menurut dia, penyelesaian masalah investasi mangkrak menjadi acuan publik kepada pemerintah, terkait keseriusan menghadirkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi nasional.
“Bisnis akan bisa beroperasi sesuai prosedur dan peraturan perundangan-undangan di Indonesia,” ujarnya, dilansir dari antara.
Dia menjelaskan perizinan investasi sering bermasalah, terutama di tingkat pelaksanaan di bawah. Masalah-masalah ini menjadi batu sandungan bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia.
