“Aliran listrik di desa yang belum sampai kemudian ada swasta yang membuat ini juga memiliki harus dibikin suatu aturan yang jelas, karena jangan sampai akhirnya masyarakat juga terbebani terlalu berat, either ini juga diatur dengan peraturan yang jelas berapa mereka boleh jualannya atau cepat pemerintah masuk ke dalam daerah itu untuk listrik di daerah itu,” jelasnya, dikutip dari antara.
Adapun berdasarkan paparannya terhadap rasio elektrifikasi Jawa Barat, Sukabumi merupakan daerah yang memiliki nilai rasio cukup jauh yaitu sekitar 99,99 persen.
“Hal ini perlu dipelajari kenapa bisa terjadi, mengingat di Sukabumi juga memiliki pembangkit, hal ini yang perlu dicari tahu apakah disebabkan oleh jaringan atau sistem yang ada,” ucapnya.
Turut hadir sejumlah anggota Komisi VII DPR RI dalam pertemuan dengan Direksi dan Jajaran PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat, di antaranya Adian Napitupulu, Mercy Chriesty Barends, Ridwan Hisjam, Arkanata Akram, Abdul Kadir Karding, Hendrik Sitompul, Mulyanto, Andi Yuliani Paris, dan Asman Abnur. (q2)
