Kedua, lanjut Didik, kemungkinan masyarakat tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya pada kepolisian karena menganggap integritas aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kurang independen, kurang transparan, masih tebang pilih, dan masih pandang bulu.
Konsekuensinya, kata dia, adalah bahaya jika aparat kepolisian diragukan profesionalitas dan akuntabilitasnya sehingga masyarakat merasa perlu dukungan melalui sosial media dahulu untuk memastikan upaya hukumnya direspons kepolisian.
“Saya menyarankan agar Polri melakukan pengawasan dan pembinaan anggota untuk meminimalisasi potensi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan kesewenang-wenangan,” katanya.
Dengan penegakan hukum yang independen, transparan, dan berkeadilan, kata Didik, akan memastikan masyarakat menaruh kepercayaan pada kepolisian sepenuhnya.
Selain itu, masyarakat akan merasa terayomi oleh kepolisian dan tidak perlu mencari dukungan atau pengayoman pada media sosial dalam mengakses keadilan hukum.
“Penting pula bagi kepolisian untuk memperkuat kebenaran, bukan membenarkan yang kuat,” ujarnya.
