Menurut dia, pengadaan lelang jabatan struktural yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) juga sering mendapat penolakan sepihak dari KASN. Padahal, lanjutnya, hal tersebut sesungguhnya bukan bagian dari fungsi KASN sebagai lembaga pengawasan aparatur sipil negara (ASN).
“Contoh misalnya, lelang jabatan sudah dibuka tahapan-tahapannya sebagaimana aturan yang ada dan sudah selesai. Namun ketika diajukan kepada KASN, mereka ada ditolak,” tukasnya.
Oleh karena itu, Junimart meminta Ketua KASN Agus Pramusinto membawa lembaga yang dipimpinnya bekerja lebih profesional lagi dan tidak terkesan mempersulit para kepala daerah. Dia juga meminta KASN tidak menjalankan kewenangan yang justru tumpang tindih dengan Kemenpan RB.
