Nyoman menerangkan bahwa untuk kondisi LPSE.KPU masih mengalami kendala dalam pengawasan dan perlu diskusi lebih banyak dari yang ‘berpengalaman’.
“Oleh sebab itu, Kami memilih untuk datang ke Kota Bekasi dalam rangka belajar banyak hal dari LPSE tentang pelayanan publik, pendampingan pengguna, agar dapat diterapkan di KPU RI yang usianya masih terbilang baru”, imbuh Dede Setiawan, Staff Fungsional Umum KPU RI yang turut hadir dalam pertemuan ini.
Menurutnya, LPSE.KPU RI menangani hampir sekitar 548 Kabupaten/Kota di Indonesia, dan karena masih baru, beliau meminta saran dalam memenuhi standar kelengkapan LKPP, ” Baik itu dalam menangani pengguna internal maupun Pokja, dan tahapan verifikasi diharuskan untuk online, hubungan dengan pejabat pengadaan, kami meminta saran dalam menangani beberapa hal. Tersebut supaya ada yg bisa kami terapkan di LPSE KPU nanti ” Ujarnya.
