Menurut politisi dapil Jakarta Selatan itu, langkah antisipasi yang dimaksud, yakni kondisi fiskal Jakarta pada APBD 2026 dan juga antisipasi apabila untuk 2027 nanti fiskal belum membaik.
Kata politisi yang akrab disapa Mbak Yuke, hal itu dikarenakan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, sebesar Rp15 triliun.
“Jika kondisinya masih sama, berarti kan nanti program apa yang harus dilaksanakan harus betul-betul kita cermati. Sehingga dengan kondisi yang ada tetap memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat, tantangan besarnya adalah bagaimana kita merumuskan peogram terbaik dengan keterbatasan fiskal. Namun berdampak langsung untuk kesejahteraan dan pembangunan DKI Jakarta” bebernya.
