Menurutnya, solusi perbankan digital yang ditawarkan Bank DKI kepada pemerintah daerah melalui elektronifikasi pengelolaan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui layanan Cash Management System (CMS).
Dengan begitu, SKPD dapat memantau aktivitas transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada rekening secara mudah, real time dan lebih akurat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan, digital perbankan dengan sistem informasi menjadi hal yang penting dan perlu didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Soalnya, kata dia, pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan ada di BPD.
“BPD ini penting untuk menyediakan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu digital perbankan dengan sistem informasi Pemda, BPD ini menjadi penting dan ini membutuhkan dukungan dari OJK,” kata Airlangga yang juga menjadi Ketua Pengarah Satgas P2DD.
