Dia menambahkan, fakta di lapangan menemukan banyak warga di permukiman penduduk yang nekat mengambil listrik sembarangan. Bahkan mereka tidak memakai peralatan atau instalasi listrik sesuai SNI.
“Ini pada akhirnya sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran, dan relawan kebakaran ini dibentuk karena bagian dari antisipasi penanganan kebakaran di tingkatan RW,” imbuhnya.
Mujiyono mengatakan, Komisi A DPRD periode 2019-2024 kerap menyuarakan pentingnya penanganan kebakaran kepada Pemprov DKI Jakarta. Hal itu disampaikan anggota dewan dalam setiap rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur soal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.
“Penanganan kebakaran di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya itu nggak sesederhana seperti penanganan di kota lain atau negara lain. Kita sama-sama tahu Jakarta yang kota global ini masih ada 90 RW yang berkategori kumuh dan miskin,” tuturnya.
Setelah kembali dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, Mujiyono akan kembali ditugaskan di Komisi A. Lewat alat kelengkapan dewan (AKD) itu, Mujiyono berjanji akan memperjuangkan kelanjutan penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk, salah satu faktornya kondisi kelistrikan yang kurang memadai.
“Rencananya di tahun anggaran berikutnya, ada satu kegiatan yang melekat di dewan, yang kurang lebih cakupannya adalah fungsi pengawasan. Saat kami mengundang tokoh masyarakat kaitannya dengan sosialisasi misalkan Pergub atau Perda tentang penanganan bencana, kami akan mengedukasi mereka,” jelas Mujiyono. (dri)
