Kebijakan “jemput bola” dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang layak, misalnya, menyerap 621 ribu kilogram gabah di Maluku hanya dalam hitungan minggu, adalah bentuk nyata “kehadiran negara” yang pro-rakyat. Di sini, petani bukan lagi objek pasar, melainkan subjek utama kedaulatan.
Stok Beras Tertinggi sejak Indonesia Merdeka
Filsafat yang berpihak melahirkan kinerja yang membanggakan. Tahun 2025 menjadi saksi sejarah: pengadaan beras Bulog mencapai 3,19 juta ton (tertinggi sejak 1968), penyerapan gabah petani melonjak ke 4,54 juta ton, dan yang monumental, stok beras di gudang Bulog menembus 4,2 juta ton—angka tertinggi sejak Indonesia merdeka. Capaian ini dibangun tanpa satu butir impor, sebuah fondasi material yang belum pernah sekuat ini.
Namun, filsafat tata kelola yang matang mengajarkan bahwa lumbung yang penuh adalah ujian pertama, bukan akhir perjalanan. Sebagaimana diperingatkan banyak pemikir, kekayaan yang terpusat bisa menjadi bumerang jika dikelola dengan prinsip yang keliru. Kedaulatan sejati, karena itu, bukan terletak pada besarnya timbunan, tetapi pada kecerdasan dan keberanian mendistribusikan.
“Beras Satu Harga” sebagai Janji Keadilan Spasial
Di sinilah visi “Beras Satu Harga” menemukan dimensi filosofisnya yang mendalam. Ia bukan sekadar kebijakan harga teknis, melainkan sebuah janji kesetaraan akses dan keadilan spasial. Ia bertujuan memutus isolasi ekonomi yang selama ini membuat harga pangan di daerah 3T tak terjangkau. Stok raksasa yang terkumpul adalah alat; tujuannya adalah stabilitas dan keterjangkauan hingga ke pelosok.
Bulog menjalankan peran orkestrator dengan memangkas rantai distribusi yang panjang dan berisiko, menyalurkan langsung ke 4.337 titik Gerakan Pangan Murah di seluruh Indonesia. Intervensi logistik yang presisi, seperti dropping bantuan udara ke daerah rawan bencana untuk memutus spiral inflasi, menunjukkan bagaimana negara hadir bukan sebagai regulator jauh, melainkan sebagai pelindung aktif yang memastikan pangan sampai ke yang paling membutuhkan.
Laboratorium Masa Depan di Daerah 3T
Purwarupa konkret dari transformasi filosofis ini justru bersemi dari Sabang sampai Merauke, termasuk daerah 3T seperti Pulau Morotai. Diinisiasi oleh kolaborasi Tim Ekspedisi Patriot UI dan Kementerian Transmigrasi, menjadi salah satu dari 100 Markas Pangan Terintegrasi dengan anggaran 5 trilyun. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Menteri Transmigrasi, untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai kawasan ketahanan pangan nasional. Gudang ini bukan lagi bangunan pasif, melainkan pusat teknologi.
Kolaborasi segitiga di Morotai adalah purwarupa dari ekosistem pangan yang adil dan mandiri. Dalam kerangka visi yang lebih besar, menteri menegaskan bahwa transmigrasi kini adalah strategi besar untuk distribusi pembangunan dan penguatan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, di mana para transmigran dipandang sebagai patriot bangsa bagi ketahanan pangan, bukan lagi kelompok yang terpinggirkan.
Dengan teknologi rice milling dan dryer sistem bayar-pakai, ia adalah simpul pemberdayaan. Kolaborasi segitiga antara Bulog (penjamin pasar), investor swasta (penyedia teknologi), dan koperasi petani (operator inti) di Morotai adalah cetak biru ekosistem pangan yang mandiri dan berkeadilan. Model inilah yang akan direplikasi, membuktikan bahwa membangun dari daerah terdepan bukanlah utopia, melainkan strategi cerdas menanamkan kedaulatan di akar rumput.
Mengukuhkan Kedaulatan: Transformasi Kelembagaan dan Tantangan Keberlanjutan
Untuk mengonsolidasikan capaian ini menjadi kedaulatan yang permanen dan dinamis, diperlukan transformasi kelembagaan yang visioner. Wacana strategis mengukuhkan Bulog sebagai badan otonom (sui generis) dan memperluas mandatnya mengelola sembako pokok harus dipahami sebagai bagian dari rekonstruksi ini. Ini adalah upaya pemaknaan ulang peran negara—dari yang sekadar ikut bermain di pasar, menjadi penjaga keseimbangan sistem, penjamin stabilitas pasokan-harga dari hulu ke hilir.
