Langkah ini, yang mencerminkan tekad politik menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas tertinggi, tentu harus disertai dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang superketat untuk menghindari jebakan monopoli dan memastikan fungsi penjaga keseimbangan berjalan ideal.
Keberlanjutan adalah ujian sesungguhnya bagi filosofi kedaulatan pangan ini. Konsistensi akan diuji melalui komitmen operasional, seperti target penyerapan 4 juta ton pada 2026 dan penegakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang layak bagi petani. Namun, untuk berdiri sejajar sebagai kekuatan pangan dunia, panggung masa depan menuntut lompatan yang lebih visioner. Swasembada beras 2025 harus dipahami bukan sebagai garis finis, melainkan sebagai pelabuhan awal. Dari sini, perjalanan berlanjut menuju diversifikasi pangan yang sesungguhnya, dengan memberdayakan kekayaan lokal Nusantara seperti sagu, jagung, dan singkong.
Transformasi ini harus didorong oleh revolusi digital—mulai dari pembayaran non-tunai langsung ke petani, smart irrigation, hingga dashboard kedaulatan pangan real-time—yang akan menjadi partitur baru untuk mengorkestrasi sistem pangan nasional yang lebih gesit, transparan, dan inklusif.
Penutup: Menyusun Simfoni Peradaban Pangan Baru
Dengan demikian, swasembada 2025 hanyalah sebuah milestone dalam perjalanan panjang. Visi ke depan harus lebih futuristik dan inklusif. Agenda digitalisasi, seperti pembayaran non-tunai kepada petani, bukan soal gimmick teknologi, melainkan prasyarat untuk transparansi dan akuntabilitas yang membangun kepercayaan. Kemandirian beras harus menjadi batu loncatan menuju diversifikasi pangan yang memberdayakan kekayaan lokal nusantara.
Pada akhirnya, ketika ratusan simpul pemberdayaan seperti di Morotai berdiri dari Sabang sampai Merauke, dan ketika kecerdasan kolektif bangsa mengelola kemakmuran agraria untuk kesejahteraan bersama, kita sedang menciptakan lebih dari sistem logistik. Kita sedang menyusun sebuah simfoni peradaban pangan baru. Simfoni di mana harmoni antara kedaulatan negara dan kemandirian rakyat melahirkan ketahanan yang tangguh dan berkeadilan.
Di situlah, visi Indonesia sebagai kekuatan pangan dunia menemukan makna terdalamnya: bukan sebagai pengekspor yang mendikte pasar global, tetapi sebagai bangsa berdaulat yang telah berhasil menjadikan pangan—dari sawah di pelosok hingga ke meja makan setiap keluarga—sebagai fondasi martabat, keberlanjutan, dan kebanggaan nasional. Transformasi Bulog dari gudang menjadi orkestrator adalah konduktor yang memimpin kita menuju simfoni agung itu. (***)
