Ia mengatakan, KKIP dan industri pertahanan perlu meningkatkan material and capacity transfer, kemampuan MRO, serta komitmen pelaksanaan TKDN.
“Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR RI melalui pembentukan regulasi dan road map anggaran guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian,” ujarnya.
PDB, kata dia sebagai bagian penting dalam terbentuknya anggaran pertahanan perlu menjadi perhatian Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan sinergitas dengan Defend Id serta kolaborasi aktif dengan industri pertahanan swasta.
“Ini bagian penting yang perlu kita bangun sinergitasnya,” tegasnya.
