JAKARTA, Mediakarya – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R Haidar Alwi menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Satuan Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) Polri sebagai model nasional pengelolaan pangan bergizi bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi penegasan arah baru pemerintahan.
Haiadar menilai Presiden Prabowo menempatkan Polri bukan hanya sebagai penjaga hukum, tetapi juga penjaga kehidupan rakyat. Keputusan itu memperlihatkan bahwa Polri kini menjadi bagian integral dalam pelaksanaan pembangunan manusia, bagian yang menyentuh kebutuhan paling dasar bangsa, pangan, kesehatan, dan ketahanan sosial.
“Asta Cita yang menjadi arah kebijakan nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuntut pelaksana di setiap lini yang mampu menjalankan nilai dan substansinya dengan kerja nyata,” ungkap Haidar dalam keterangannya kepada Mediakarya, Senin (13/10/2025).
Dalam konteks inilah, Haidar Alwi menilai Polri memiliki posisi strategis karena kedisiplinan dan sistemnya yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Langkah Presiden itu sejalan dengan semangat Asta Cita, delapan arah kebijakan nasional yang menjadi panduan strategis menuju kedaulatan Indonesia. Delapan cita itu meliputi kedaulatan pangan, energi, dan air; pertahanan yang kuat; pemerataan pendidikan; keadilan sosial; reformasi birokrasi; kesejahteraan rakyat; pemerataan pembangunan; serta tata kelola negara yang bersih,” ujar dia.
Namun bagi Haidar Alwi, Asta Cita tidak akan berarti bila tidak dijalankan oleh lembaga yang memiliki disiplin moral dan kepercayaan publik yang tinggi.
“Itulah sebabnya Polri dapat memainkan peran penting dalam menghidupkan Asta Cita. Sebab Polri adalah lembaga yang paling dekat dengan rakyat, yang setiap hari berhadapan dengan denyut sosial dan rasa aman masyarakat,” katanya.
Menurutnya, Asta Cita tidak bisa dijalankan hanya dengan visi ekonomi, melainkan juga dengan kemampuan menjaga ketertiban, kepercayaan, dan kestabilan sosial yang menjadi dasar pembangunan. Dalam arti itu, Polri bukan sekadar pelaksana hukum, melainkan pelaksana moral negara.
“Bangsa tidak akan kokoh jika aparatnya hanya kuat secara hukum tapi lemah secara moral. Asta Cita bukan rencana pembangunan, tapi cita-cita kemanusiaan yang menuntut disiplin, kejujuran, dan keteladanan. Polri hari ini membuktikan bahwa cita-cita itu bisa hidup, bukan melalui rapat dan pidato, tapi melalui kerja nyata yang menanam, menjaga, dan menyalurkan hasil bumi untuk rakyat.” tegas Haidar Alwi.
Keselarasan antara Asta Cita dan Polri paling terlihat dalam kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Konsep Presisi, Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, yang ia gagas bukan sekadar pendekatan hukum, tetapi filosofi kemanusiaan. Polri diarahkan untuk bertindak tepat tanpa kehilangan empati, tegas tanpa kehilangan welas asih, dan berwibawa tanpa kehilangan akal sehat.
Haidar Alwi melihat, melalui Presisi, Polri tidak hanya menjaga negara dari ancaman kejahatan, tetapi juga dari kelaparan, kemiskinan, dan kehilangan harapan.
Pada Oktober 2025, hasilnya terlihat nyata. Polri membangun 18 gudang ketahanan pangan di 12 provinsi dengan kapasitas total 18.000 ton. Sebanyak 333 bintara pertanian dilatih mengelola lahan dan memanfaatkan bibit unggul P27 serta pupuk Presisi Bhayangkara. Teknologi irigasi tenaga surya dan Watergen diterapkan di daerah pertanian untuk menghasilkan air bersih dari udara.
Di perkotaan, Polri menjalankan program Urban Farming dan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah. Lembaga pangan nasional bahkan memberikan apresiasi kepada Polri karena berkontribusi langsung dalam swasembada jagung dan optimalisasi perhutanan sosial.
Menurut Haidar Alwi, langkah ini menunjukkan bahwa Polri telah memasuki ranah pembangunan manusia secara menyeluruh. Hukum tidak lagi berdiri terpisah dari kesejahteraan, dan keamanan tidak lagi hanya berarti senjata, tetapi juga stabilitas sosial.
“Presisi adalah disiplin nurani yang menuntun aparat untuk melayani dengan ketepatan dan ketulusan. Kapolri Listyo Sigit membawa Polri ke fase baru, di mana hukum dijalankan bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa tanggung jawab. Itulah wajah kepemimpinan yang membuat negara terasa adil, dan rakyat merasa punya pelindung sejati.” jelas Haidar Alwi.
Sinergi Prabowo-Listyo Sigit: Fondasi Kedaulatan Baru.
Bagi Haidar Alwi seluruh capaian itu tidak muncul secara kebetulan. Ada keselarasan visi antara Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit yang membentuk fondasi baru bagi bangsa: kekuasaan yang berlandaskan kepercayaan, dan kepercayaan yang berakar pada moralitas. Prabowo menegakkan arah strategis Asta Cita, sementara Listyo Sigit menjaga agar pelaksanaannya tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Sinergi inilah yang membuat bangsa bergerak dengan keseimbangan antara strategi dan hati nurani.
Reformasi Polri yang tengah berlangsung memperkuat pandangan tersebut. Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri, Komite Reformasi Polri yang melibatkan tokoh nasional, serta kerja sama Polri dan BPKP dalam penguatan akuntabilitas publik menjadi bukti bahwa Polri sedang membangun dirinya sebagai lembaga yang bukan hanya kuat, tapi juga bersih dan terpercaya.
Menurut Haidar Alwi, inilah yang dimaksud dengan pembangunan moral negara: kemampuan lembaga untuk mengoreksi dirinya sendiri tanpa kehilangan wibawa.
Haidar Alwi menegaskan bahwa masa depan Asta Cita akan ditentukan oleh seberapa besar kepercayaan rakyat kepada aparatnya. Sebab keadilan tidak akan tumbuh dari hukum yang kaku, tetapi dari manusia yang menjalankannya dengan hati.
“Kedaulatan sejati bukan diukur dari kekuatan ekonomi atau senjata, tapi dari kemampuan negara melindungi rakyatnya dari ketakutan dan kelaparan. Polri telah membuktikan bahwa hukum bisa menjadi pelindung, dan aparat bisa menjadi penjaga kehidupan. Selama Polri terus bekerja dengan nurani dan disiplin moral, maka Asta Cita akan hidup, bukan di atas kertas, tetapi di tengah rakyat yang merasa aman dan percaya pada negaranya.” pungkas Haidar Alwi.
