JAKARTA, Mediakarya – Pengamat komunikasi politik dan kebijakan publik Agus Wahid meminta semua pihak harus menghormati hasil Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi pada Jumat (29/10/2021.
Sebab hal ini merupakan hasil terbaik yang diharapkan dapat menyatukan gerak langkah partai dalam rangka menyongsong pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Seperti diketahui bahwa dalam Musda yang digelar di Geraha Bintang Mustika Jaya Kota Bekasi, Ade Puspitasari berhasil terpilih secara aklamasi.
Kendati demikian, dirinya mempertanyakan soal legitimasi Musda tandingan dilakukan oleh kelompok Novel Saleh Hilabi yang dilaksanakan di Hotel Horison Kota Bekasi di hari yang sama.
“Dengan adanya Musda tandingan itu justru kian memperuncing masalah. Jadi jangan harap Golkar Kota Bekasi berpikir bagaimana menaikan elektabilitas sosok Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024 mendatang, selama di internal partai Golkar sendiri masih adanya perpecahan,” ungkap Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/11/2021).
Agus juga mempertanyakan soal dasar pelaksanaan Musda tandingan Golkar Kota Bekasi. “Apakah Musda itu digelar hasil inisiatif kader Golkar Kota Bekasi atau berdasarkan SK dari DPD Golkar Jawa Barat,” kata Agus.
Padahal, berdasarkan informasi bahwa DPD Golkar Jabar sudah menetapkan susunan kepanitiaan dan siapa saja yang ditunjuk sebagai Ketua OC maupun SC dalam gelaran Musda tersebut.
“Kami yakin DPD Jabar tidak mungkin mengeluarkan SK yang sama dengan orang yang berbeda untuk menggelar Musda tandingan. Kalau terjadi itu sebuah kekonyolan dan tidak taat asas organisasi partai,” tegas Agus.
Jadi kata dia, bila ada Musda tandingan maka patut dipertanyakan soal legitimasinya. Sementara Musda versi Graha Bintang jelas legitimit karena susunan kepanitiaan jelas dan sudah mendapat SK dari DPD Golkar Jabar. “Nah semua itu pastinya ada aturan yang tertuang dalam AD ART partai,” ujar Agus.
Oleh karenanya, Agus meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera mengambil langkah yang tepat guna mengatasi kemelut Partai Golkar Kota Bekasi.
