“Catatan untuk Pemprov DKI Jakarta, untuk dapat meningkatkan ketaatan dalam mengumpulkan laporan harta kekayaan. Kalau kita akses LHKPN dan LHAPN 2020, masih ada 936 pejabat yang belum isi laporan LHKPN,” ucap William, dikabarkan dari antara.
Sementara itu, William meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pengawasan, dia menilai pengawasan tersebut bermanfaat untuk memantau OPD yang tidak melakukan tindak pidana korupsi.
“Kami minta OPD untuk melakukan pengawasan ke jajaran. Jangan sampai lengah lalu melakukan korupsi. APBD dianggarkan untuk masyarakat Jakarta, untuk program prioritas dan itu menjadi hak warga Jakarta,” tutur William.(qq)
