Hal ini diperlukan, kata dia, karena 60 persen perputaran uang dari Indonesia beredarnya ke Jakarta.
“Kemudian Jakarta ini punya APBD paling tinggi sekitar Rp80 triliun. Jelas potensi korupsi di DKI Jakarta sangat besar,” ucap William.
Di sisi lain, William meminta ASN Pemprov DKI Jakarta secara proaktif mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pasalnya dia melihat masih banyak ASN yang belum melaporkan LHKPN.
