Kemudian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kelautan dan perikanan, dan ketenagakerjaan.
Kata Khoirudin, aturan tersebut berlaku dan dapat segera ditindaklanjuti dengan tenggat waktu selama dua tahun setelah diundangkan. Untuk itu, Pemprov DKI perlu menyiapkan seluruh regulasi agar hak kewenangannya dapat dipertahankan.
“Jangan sampai kewenangan yang begitu sulit didapatkan dan besar manfaatnya buat Jakarta tidak bisa kita maksimalkan,” beber Khoirudin.
Nantinya, lanjut ketua DPW PKS DKI itu, DPRD DKI akan mendalami dengan mengundang narasumber lewat FGD (Focus Group Discussion).
“Bersama teman-teman pimpinan dewan, agar kita punya wawasan yang sama,” ungkapnya.
