Dua alamat tersebut berdasarkan penelusuran visual tampak berada di kawasan permukiman padat, bukan area perkantoran, sehingga memunculkan dugaan kapasitas perusahaan yang tidak jelas atau berpotensi fiktif. Temuan ini memperkuat spekulasi adanya “pengondisian” oleh pihak-pihak di lingkungan dinas. Nama Plt Kadis Rahman disebut-sebut mengetahui ataupun turut mengatur jalur pemenangan.
Namun Plt Kepala Dinas Pendidikan Tanggamus membantah keras akan keterlibatannya“Ndk ada pengondisian. Semua sesuai dengan prosedur dan aturan,” tegasnya saat dimintai konfirmasi. Ujar plt kadindik
Sementara Pengamat Kebijakan Publik, Nurul Ikhwan, memberikan penilaian keras terhadap dugaan praktik tersebut. “Ini bukan cerita baru. Kepala dinas di Tanggamus sudah lama memainkan pola-pola lama, pengondisian proyek, setoran, sampai kongkalikong dengan kontraktor,” kata dia, Selasa, 9 Desember 2025.
Nurul juga menilai praktik semacam itu justru merusak citra kepala daerah. “Jangan sampai Bupatinya ingin berjalan lurus, tapi pejabatnya tidak ada yang lurus. Kalau ada yang begitu, ya harus diganti—biar tidak bikin malu,” tegasnya.
