Korps Dukcapil, menurut dia, malah melakukan program Jebol (Jemput Bola) mendatangi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, para lansia, ODGJ, ke lapas, dan suku adat terpencil untuk merekam KTP elektronik di berbagai daerah.
Bahkan, para aparatur dukcapil rela tetap bertugas saat diminta bekerja saat hari libur. Padahal, kata Zudan, tak ada anggaran lembur bagi ASN dukcapil.
“Dukcapil rutin melakukan program Jebol saat ada pilkada atau tidak ada pilkada. Ini karena memang jiwa kawan-kawan dukcapil yang ingin terus memberikan layanan yang proaktif,” kata Dirjen Zudan, dikutip dari antara.
Zudan menilai ada progres yang baik, yakni KPU kabupaten/kota yang tak perlu lagi meminta data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) ke dinas dukcapil daerah.
Dikemukakan pula alasannya bahwa jika pemutakhiran pada bulan Januari, datanya bisa terkoreksi pada bulan Februari, data Februari bisa terkoreksi pada bulan Maret.
“Data Januari hingga Mei bisa dijadikan satu pada bulan Juni. Pemutakhiran data cukup per 6 bulan terlebih dahulu, sampai nanti masa penyiapan daftar pemilih sementara hingga ke daftar pemilih tetap,” kata Dirjen Zudan.
