“Selama ini kan, masih banyak ditemukan salah sasaran penerima KJP. Yang seharus tidak berhak menerima malah dapat, tapi yang seharusnya menerima malah tidak dapat,” ujarnya.
Namun begitu, wakil bendahara eksternal DPP PDIP, mendorong Pemprov mengkaji lebih mendalam penerapan program sekolah swasta gratis.
“Kalau bisa secara bertahap, jangan sekaligus,” bebernya.
Ditegaskan Yuke yang juga ketua DPC PDIP Jakarta Selatan ibi, penerapan program sekolah swasta gratis ini tidak boleh menghapuskan bantuan sosial lainnya, terutama bantuan pendidikan. Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka tetap harus diberikan bantuan.
