Dia mengatakan bahwa Fraksi PKB juga sepakat jika Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional, setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.
Sebaliknya, lanjut dia, Fraksi PKB tidak sepakat apabila Jakarta hanya berstatus sebagai wilayah administratif yang sepenuhnya dikendalikan dan dikontrol oleh pemerintah pusat.
“Meskipun beralih fungsi menjadi pusat perekonomian nasional dengan menyediakan layanan jasa keuangan, dan pusat bisnis global namun dalam pandangan Fraksi PKB DKJ harus menjadi wilayah otonom yang menjamin hak-hak warganya secara demokratis,” tuturnya.
Dia menilai apabila Jakarta hanya berstatus sebagai wilayah administratif maka kewenangan memilih kepala daerah seperti gubernur bisa dilakukan oleh presiden, yang dikhawatirkan situasi tersebut rentan memicu konflik kepentingan.
“Kalau bersifat otonom maka pimpinan DKJ mulai dari gubernur, wali kota, bupati hingga DPRD akan dipilih langsung oleh rakyat sesuai mekanisme pemilu,” katanya.
