“Karena yang menggunakan fasilitas itu ada juga masyarakat di luar Jakarta. Maka itu kerjasama antara pemerintah harus di bangun supaya subsidi masing masing ada dan ada kerja gotong royongnya,” jelasnya.
Namun, lanjut dia, meski nantinya skema pembiayaan MRT mendapat subsidi dari masing-masing pemerintah setempat. Tetap, Pemprov DKI menjadi yang paling bertanggung jawab atas penentuan tarif moda transportasi modern tersebut.
“Tarif nanti urusan Pemprov. Saya sudah diskusi soal tarif ini dari pada PSO kita sudah besar kita berikan kenapa tidak tambah PSO sekian lagi supaya gratis,” ungkapnya. (dri)
